Bidang Data dan Fasilitasi Pembiayaan

Menuju Pengelolaan Koperasi yang Profesional

Ahmad Nurdin | Senin, 27 Januari 2020 - 13:29:18 WIB | dibaca: 125 pembaca

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Bekasi, Drs. H. Iyan Priyatna, M.Si., membuka kegiatan Monitoring dan Pengendalian Koperasi di Hotel Java Palace, Jl. Niaga Utara Kav. 12 C CBD, Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kamis (21/11).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Kabupaten Bekasi, Drs. H. Iyan Priyatna, M.Si., membuka kegiatan Monitoring dan Pengendalian Koperasi di Hotel Java Palace, Jl. Niaga Utara Kav. 12 C CBD, Desa Mekarmukti, Kec. Cikarang Utara, Kamis (21/11). Kegiatan ini dimaksud untuk dapat meningkatkan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan serta tertib administrasi, serta terwujudnya koperasi yang akuntabel, kuat, sehat dan mandiri demi terwujudnya koperasi yang dikelola secara profesional.

Maka dalam rangka mencapai tujuan tersebut, koperasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tertib administrasi. "Koperasi yang akuntabel, kuat, sehat dan mandiri sudah dapat dipastikan akan dapat memberikan kesejahteraan bagi anggotanya," ucap Iyan dalam sambutannya.

Oleh karenanya, jelas Iyan, dinas menegaskan bahwa untuk tahun-tahun ke depannya akan memprioritaskan hanya pada koperasi yang aktif saja untuk dapat menerima pembinaan dan fasilitas program pemberdayaan koperasi. "Misalnya seperti program penguatan kelembagaan koperasi sesuai dengan kapasitas koperasi yang bersangkutan," ungkap dia.

Pengelolaan koperasi yang profesional diperlukan agar sektor tersebut bisa memberikan kontribusi secara optimal bagi laju perekonomian nasional. Karena itu, pemberdayaan koperasi sendiri terus digalakkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui sejumlah program dan kegiatan. Kemudian, agar efektifitas dari setiap program dapat dipastikan terlaksana dengan baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kabupaten Bekasi terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Kegiatan monitoring ini sendiri dilakukan sepanjang tahun 2019 kepada 52 koperasi antara lain meliputi koperasi karyawan, koperasi masyarakat, dan lain-lain. Pengawasan dan pengendalian dilakukan selama dua tahap. Tahap pertama kepada 27 koperasi, sedangkan tahap kedua sebanyak 25 koperasi.

Dari hasil evaluasi, setidaknya ditemukan sejumlah permasalahan. Pertama, dari sisi aspek legal formal; koperasi belum memiliki izin usaha simpan pinjam. Kedua, ditemukan koperasi yang belum melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD). Ketiga, para pengelola koperasi belum begitu paham tentang Peraturan Khusus (Persus). Terakhir, kurangnya kapasitas SDM pengurus dan pengawas koperasi yang mumpuni.

Berdasarkan laporan Kepala Bidang Data dan Fasilitasi Pembiayaan, Dra. Hj. Iis Setiawati, MM., kegiatan Monitoring dan Pengendalian Koperasi ini dihadiri peserta yang terdiri dari 100 koperasi di wilayah Kabupaten Bekasi, dengan menghadirkan pakar/praktisi perkoperasian, yakni Ir. Prijambodo, MD.

Nampak hadir Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi dan UMKM, Dra. Hj. Triana Junita, MM., dan Kepala Seksi Fasilitasi Pembiayaan, H. Rohim Abdul Rohim, S.Pd. (Ccp)

 










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)